Simposium Internasional di Kairo, Mesir Menghasilkan
7 Butir Rencana Aksi untuk Indonesia
Simposium
Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia tahun ini dihelat di
Kairo, Mesir. Event tahunan PPI Dunia tersebut berlangsung dari tanggal 24 Juli
hingga 28 Juli 2016. Simposium kali ini mengusung sebuah tema “Memperteguh
Identitas Bangsa Indonesia”, dan diisi beberapa seminar dialog kebangsaan,
diskusi komisi, rapat tahunan dan sidang
kongres PPI Dunia. Dalam acara ini Menteri Agama Republik Indonesia,
Lukman Hakim Saifuddin beserta Deputi Grand Syekh Azhar turut hadir dan sekaligus
membuka jalannya acara.
Dalam sesi dialog
interaktif bersama Menteri Agama, Lukman Hakim menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia
memiliki cirikhas dalam tata cara berbangsa dan beragama. Hal ini terhimpun
dalam pancasila sebagai simbol keberagaman agama. Menurutnya keberagaman ini
(pluralitas) mestinya mendorong kita untuk saling melengkapi, bukan bertengkar
dan bermusuhan.
Diskusi panel
Rangkaian kegiatan
simposium pun dilanjut dengan diskusi panel. Dalam sesi ini terbagi ke dalam
empat panel diantaranya: politik, ekonomi, agama, pendidikan dan budaya. Dalam
sesi ini juga panitia menghadirkan sejumlah pakar dan tokoh nasional, seperti
Prof. Mahfud MD, Prof. Joseph Kristiadi, Prof. Nasaruddin Umar, Prof. Amsal
Bakhtiar, Faisal Basri, S.E, M.A., Yudi Latif, Ph.D, Dr. J.B Heru Prakosa,
Sabeth Abilawa, M.E, Tubagus Mansur, Ak., M.Acc., Dr. Muchlis Hanafi dan
Muhammad Danial Nafis.
Sesuai tema yang
diangkat, empat diskusi panel diatas membahas persoalan-persoalan terbaru di
Indonesia yang menyangkut keutuhan identitas bangsa. Namun secara umum diskusi-diskusi
panel tersebut dibahas untuk menjadi tawaran solusi bagaimana memperteguh
identitas bangsa Indonesia, yang kemudian solusi tersebut diramu dalam bentuk
rekomendasi atau rencana aksi.
Dalam panel politik
misalnya, ditekankan bahwa pilar identitas bangsa adalah pancasila. Maka sejatinya
nilai-nilai pancasila harus diturunkan ke dalam berbagai dimensi. Namun
persoalannya adalah ketidakmampuan kita dalam membumikan pancasila, sehingga dalam
praktik politik itu semuanya bergeser. Akan tetapi bagaimanapun pancasila
adalah representatif dari masyarakat Indonesia, yang artinya memiliki nilai kebersatuan
dalam keberagaman (Unity in diversity).
Adapun dalam panel
pendidikan sendiri, ditegaskan bahwa identitas merupakan suatu hal yang bukan
dibicarakan tetapi digerakkan sehingga menghasilkan sebuah perubahan. Semua
pergerakan dan perubahan sebagian besar berasal dari mahasiswa.
Sementara dalam kacamata
ekonomi, narasumber mengutarakan bahwa Indonesia menempati posisi ketujuh
terbesar sedunia yang menunjukkan bahwa 2,3 % dari masyarakatnya yang kaya
adalah mereka yang dekat dengan penguasa. Sehingga banyak para politikus adalah
orang yang punya kuasa terhadap uang. Meskipun demikian sistem perekonomian
yang dibangun di Indonesia memang tidak terarah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia
melambat. Maka boleh jadi dengan hadirnya sistem ekonomi syariah dapat memacu pertumbuhan
ekonomi Indonesia semakin meningkat. Sebab tak bisa dipungkiri perkembangan
ekonomi syariah sangat pesat dan telah digunakan di berbagai negara.
Sedangkan dalam panel
agama sendiri, narasumber menegaskan secara gamblang bahwa terorisme tidak
mengenal agama. Penyebab munculnya paham terorisme tidak tunggal, ia bahkan
akumulasi dari berbagai persoalan, yang kemudian dibalut dengan dalil-dalil
keagamaan. Maka tugas pemuka agama adalah memberikan klarifikasi yang
menyeluruh terhadap tafsir-tafsir keagamaan yang selama ini dipahami secara
menyimpang.
Diskusi Komisi: Tujuh
Butir Rencana Aksi untuk Indonesia
Diskusi komisi yang
diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2016 merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penting simposium. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini
untuk pertama kalinya PPI Dunia melahirkan gagasan bukan dalam bentuk Deklarasi
ataupun Rekomendasi, melainkan Rencana Aksi untuk Indonesia.
Steven Guntur selaku Koordinator
PPI Dunia 2015-2016 mengungkapkan bahwa tugas membangun bangsa bukan hanya menjadi
tugas pemerintah semata, lebih dari itu juga adalah tugas setiap rakyatnya. Maka
pada tahun ini PPI Dunia melibatkan seluruh elemen yang terdiri dari kurang
lebih 51 PPI Negara dan 20 BEM kampus di Indonesia untuk merumuskan sebuah gerakan
dimana dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia. Berikut ini
adalah tujuh butir Rencana Aksi:
Komisi Agama
1.
Radikalisme dan ekstremisme
yang semakin marak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemikiran yang
melenceng dari ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia dewasa ini.
Kemudian mengakibatkan terorisme yang semakin meningkat dan banyaknya aksi
kekerasan yang mengatasnamakan agama. Atas dasar itu, PPI Dunia mencoba
membentuk sebuah tim kajian sebagai wadah diskusi online secara rutin. Tim
kajian ini akan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait,
diantaranya Kementrian Agama, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu akan dibentuk
pula sebuah tim media kerohanian di PPI Dunia.
2.
Kasus pelecehan agama antar umat beragama di
Indonesia yang berdampak pada pengikisan rasa persatuan rakyat Indonesia, dan
hal ini bertentangan dengan asas pancasila dan UUD. Atas dasar
itu dibentuklah tim media kerohanian di PPI Dunia untuk mengatasi isu tersebut. Tim ini diharapkan mampu
menghasilkan karya berupa tulisan, foto dan video tentang isu-isu agama yang
dikemas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
Komisi Politik
3.
Gerakan Separatis Papua Barat. Sebagaimna diketahui
gerakan tersebut mencoba membentuk
opini internasional bahwa kemerdekaan Papua merupakan hal yang patut didukung
oleh dunia. Menanggapi isu tersebut, PPI Dunia tergerak untuk memberikan
pandangan dan gagasan serentak bahwa Papua harus tetap menjadi bagian dari
Indonesia. Untuk menindaklanjuti isu
tersebut, tim kajian Papua yang dihimpun oleh
PPI Dunia terus bersinergi dan memperkuat gerakannya untuk menyelesaikan
tugas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kegiatan tersebut dapat melahirkan
opini alternatif di dunia internasional tentang harapan kondisi Papua
sesungguhnya (masih dalam NKRI). Dalam hal ini, diawali dengan memperkuat tim
kajian Papua PPI Dunia serta mengirimkan tulisan hasil kajian mengenai Papua ke
setiap media di Negara masing-masing PPI Negara.
4. Munculnya gerakan
anti demokrasi di berbagai negara, seperti terjadinya banyak kudeta hasil
pemilihan umum yang demokratis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi
terbesar di dunia, berkewajiban mempromosikan nilai demokrasi yang sudah dilaksanakan
di Indonesia ke negara-negara tersebut. Atas dasar itu, setiap PPI di seluruh Negara
akan mengadakan kegiatan lintas budaya dengan bertemakan demokrasi di
Indonesia.
Komisi Pendidikan dan Budaya
5.
Kesejahteraan guru dan pendidikan daerah terpencil.
Isu ini diangkat karena terdapat kesehjateraan guru yang memprihatinkan. Selain
itu standar pendidikan yang kurang merata merupakan isu yang harus
diperhatikan. Berangkat dari hal itu, PPI Dunia menghimpun gerakan pengumpulan
dana dan dapat digunakan untuk melaksanakan gerakan pembangunan 100 sekolah
dasar. Selain itu gerakan pengumpulan koin untuk kenaikan gaji guru di
Indonesia juga menjadi target utama PPI Dunia.
6. Isu tentang
media dan sistem informasi. Sedikitnya informasi yang diterima oleh siswa SMA
dan universitas di sekolah di wilayah marginal menjadi poros gerakan pelajar
Indonesia di luar negeri untuk membentuk sebuah wadah yang inspiratif di
sejumlah kota di Indonesia, baik dalam bentuk online (video, web, atau
aplikasi) maupun offline (datang langsung ke SMA, Universitas dan masyarakat
umum di daerah tertinggal).
Komisi Ekonomi
7. Peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia di level grass
root, dalam ranah penguatan dan perluasan sistem informasi perdagangan dari
petani ke konsumen.
Berangkat dari isu ini, PPI Dunia
mencanangkan beberapa langkah strategis. Pertama, PPI Dunia akan memilih desa binaan bekerjasama dengan LPPM IPB, UIN
Jakarta, UIN Palembang, UNPAD, UGM. Kedua, pelaksanaan Summer
Vacation, yaitu kolaborasi antara
PPI Dunia Dan BEM yang nantinya
akan memberi kontribusi nyata dalam program Bina Desa. Selain itu PPI Dunia
akan menjalin kerjasama dengan para pemangku kebijakan/stakeholder yang terdiri dari kelompok tani, perangkat
desa, pelaku usaha terkait, dan juga pemuka agama setempat.